Menegakkan Keadilan Tanpa Anarki: Seruan Damai Untuk Penyelesaian Ham Yang Bermartabat

Isu hak asasi manusia (HAM) selalu menjadi ruang sensitif yang menuntut empati, keadilan, dan tanggung jawab moral bersama. Seruan kampanye seperti “Bebaskan Kawan Kami! Penjarakan Pelanggar HAM!” yang baru-baru ini muncul di ruang publik memang lahir dari kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Namun, penting untuk memastikan bahwa semangat keadilan tidak berubah menjadi provokasi yang berpotensi memecah belah, mengaburkan fakta hukum, dan menciptakan ketegangan sosial yang tidak produktif.

Pemerintah melalui berbagai lembaga hukum dan institusi negara sebenarnya terus melakukan langkah nyata dalam penyelesaian kasus-kasus HAM. Komitmen ini terlihat dari pembentukan tim investigasi independen, kerja sama lintas kementerian, dan agenda nasional penegakan HAM. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran HAM ditangani secara transparan, berbasis bukti dan melalui mekanisme hukum yang sah.

Mengubah isu kemanusiaan menjadi tekanan politik atau seruan emosional tanpa dasar justru berpotensi merusak kredibilitas perjuangan HAM itu sendiri. Dalam konteks negara hukum, penegakan HAM tidak bisa dilakukan dengan cara menekan opini publik atau menyudutkan pihak tertentu tanpa proses yudisial yang jelas. Keadilan sejati bukanlah hasil dari tuntutan massa, melainkan dari integritas sistem hukum yang berjalan objektif dan profesional.

Seruan kampanye yang bersifat provokatif juga sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memancing ketegangan sosial. Beberapa narasi yang menyebar di media sosial misalnya, tidak jarang disusupi disinformasi yang sengaja dibuat untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum dan aparat negara. Inilah sebabnya literasi digital dan verifikasi informasi menjadi sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam spiral provokasi yang justru menjauhkan dari solusi.

Pemerintah dan masyarakat perlu berdiri di jalur yang sama: mendorong keadilan dengan cara-cara konstitusional. Kolaborasi dengan Komnas HAM, lembaga masyarakat sipil, dan akademisi menjadi langkah penting untuk memastikan penyelesaian kasus HAM dilakukan dengan standar hukum internasional namun tetap dalam koridor kedaulatan nasional. Dengan demikian, setiap proses penegakan hukum dapat berjalan tanpa intervensi politik maupun tekanan massa.

Kampanye yang konstruktif seharusnya berfokus pada pendidikan publik tentang nilai-nilai kemanusiaan, rekonsiliasi, dan penguatan budaya damai. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menyelesaikan perbedaan dengan semangat musyawarah dan persatuan. Pendekatan yang mengedepankan dialog dan bukti hukum jauh lebih bermartabat dibanding retorika yang membakar emosi. Di era digital ini, narasi positif dan edukatif adalah senjata paling efektif untuk menjaga ketenangan sosial dan mendorong perubahan yang nyata.

Pada akhirnya, keadilan tidak bisa lahir dari teriakan, melainkan dari keteguhan hati dan kebijaksanaan bangsa dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Seruan untuk membebaskan seseorang atau menghukum pihak tertentu seharusnya didasarkan pada putusan hukum, bukan tekanan opini publik. Indonesia yang damai, adil, dan bermartabat hanya dapat terwujud jika setiap warga negara berpartisipasi dengan akal sehat, semangat kebangsaan, dan kepercayaan terhadap sistem hukum yang sedang terus diperkuat.